Inovasi Teknologi Sebagai Upaya Strategis Pemulihan Ekonomi
UU Sisnas Iptek No 11 tahun 2019 memberikan landasan yang kuat bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk berperan dalam perencanaan pembangunan nasional. Proses penyelenggaraan Iptek semestinya berorientasi pada dukungan pertumbuhan ekonomi.
Dalam forum bertema “Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Institusi IPTEK) BPPT Dalam Konsolidasi Badan Riset Dan Penemuan Nasional (BRIN)” Kepala BPPT Hammam Riza memberi tahu bahwa sebagai salah satu lembaga penyelenggara Iptek, BPPT mempunyai fungsi menumbuhkembangkan pembatasan teknologi dan meningkatkan pendayagunaan teknologi serta bertanggung jawab menghasilkan Penemuan dan mendorong keberhasilan penggunaannya. Sehingga BPPT mempunyai peran yang benar-benar strategis dalam upaya pertumbuhan ekonomi.
“Kita perlu mengupayakan agar bisa membikin relasi kelembagaan BRIN dengan https://www.braxtonatlakenorman.com/ lembaga IPTEK LPNK seperti BPPT, LAPAN, BATAN, dan LIPI bisa dijalankan secara optimal, sinergis dalam sebuah orkestrasi yang pada kesudahannya akan meningkatkan kontribusi iptek kepada pembangunan nasional,” jelas Hammam.
Berkaitan hal tersebut, BRIN baru saja memberi tahu 3 arah BRIN ke depan, yakni: Konsolidasi sumber energi (manusia, infrastruktur, anggaran) iptek untuk meningkatkan critical mass, kapasitas dan kompetensi riset Indonesia untuk menghasilkan invensi dan penemuan sebagai fondasi utama Indonesia Maju 2045. Mewujudkan ekosistem riset pantas standar global yang terbuka (inklusif) dan kolaboratif bagi segala pihak (akademisi, industri, komunitas, pemerintah).
Mewujudkan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan dengan fokus digital – green – blue economy.
Menyikapi hal tersebut Kepala BPPT mendorong ketiga arah tersebut dengan menjadi bagian penting dari orkestrasi penyelenggaraan IPTEK dan konsolidasi BRIN. Dia bahkan menyebut bahwa pihaknya akan ikut mempersiapkan segala landasan undang-undang operasional bagi Institusi IPTEK dan BRIN dalam mengerjakan litbangjirap, invensi dan penemuan secara terintegrasi dan kejelasan relasi antar Institusi penyelenggara IPTEK yang keterkaitan dengan K/L dan segala stakeholder ekosistem Quadhelix lainnya.
“Institusi ini perlu untuk menghindari inefisiensi anggaran kegiatan riset dan teknologi di Institusi IPTEK dan menghindari tumpang tindih program riset dan teknologi dan hal lain yang menjadi urgensi atas pendayagunaan Institusi IPTEK dan penyusunan BRIN,” jelas Hammam.
Baca Juga : 8 Ide Bisnis Kreatif Yang Sangat Menguntungkan Dan Bisa Dimulai Tahun 2025
Dia bahkan berkeinginan bahwa kaji terap iptek di Indonesia akan terus mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari kehadiran produk-produk yang inovatif dan diterapkan oleh segala bagian bangsa ini. “Sebagai lembaga jirap, BPPT akan terus meningkatkan kinerjanya, dengan mendorong segala penemuan teknologi untuk mencapai kejayaan di tanah air,” jelasnya.
Perlu dikenal bahwa pemerintah baru saja mengeluarkan Metode Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memegang tugas, fungsi, dan kewenangan BRIN, merespon hal tersebut Hammam mengatakan integrasi jangan diartikan sebagai peleburan.
“Kami mengupayakan agar bisa membikin relasi kelembagaan BRIN dengan lembaga IPTEK LPNK seperti BPPT, LAPAN, BATAN, dan LIPI bisa dijalankan secara optimal, sinergis dalam sebuah orkestrasi yang pada kesudahannya akan meningkatkan kontribusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada pembangunan nasional. Ini yang disebut sebagai konsolidasi BRIN, oleh sebab itu tak ada peleburan” pungkasnya.
Sekilas UU Sisnas Iptek No 11 Tahun 2019
Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Proses Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sudah memberikan landasan yang kuat bagi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) untuk berperan dalam perencanaan pembangunan nasional. Proses penyelenggaraan Iptek semestinya berorientasi pada dukungan pertumbuhan ekonomi.
BPPT sebagai salah satu Institusi penyelenggara Iptek pantas dengan Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2019 SISNAS IPTEK, mempunyai fungsi menumbuh kembangkan pembatasan Teknologi dan meningkatkan pendayagunaan Teknologi serta bertanggung jawab menghasilkan Penemuan dan mendorong keberhasilan penggunaannya (fungsi dan tanggungjawab). Sehingga BPPT mempunyai peran yang benar-benar strategis dalam upaya pertumbuhan ekonomi.
Penemuan pada pasal 48 UU No 11 Tahun 2019 SISNAS IPTEK, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta (yang menjadi pertimbangan Perpres BRIN) sudah mengamanahkan bahwa dalam rangka memegang riset iptek di Indonesia sebagai landasan kokoh bagi pembangunan berbasis iptek, perlu di wujud BRIN atau Badan Riset dan Penemuan Nasional yang akan mengintegrasikan kegiatan litbang jirap dalam mengerjakan invensi dan penemuan dengan maksud agar kegiatan litbangjirap (penelitian, pengembangan, penganalisisan dan pemakaian) secara nasional lebih terintegrasi.
